PKP Catat Kredit Perumahan Rp29,1 Triliun, Dorong Kontribusi BPD dan Swasta

JAKARTA, SUARKABAR.ID – Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menyatakan realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan mencapai sekitar Rp29,1 triliun kepada 119.790 debitur per 31 Oktober 2026. Sri menyampaikan angka tersebut di Jakarta, Minggu (1/11/2026), saat kementerian mendorong perbankan memperbesar penyaluran.

Menurut Sri, penyaluran pada sisi permintaan mencapai Rp19,13 triliun dengan 115.670 debitur. Sisi penyediaan mencatat pembiayaan Rp10,03 triliun kepada 4.120 debitur.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026 sekitar dua bulan lagi, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank pembangunan daerah (BPD), dan bank swasta menambah kontribusi. Ia menekankan bahwa perluasan penyaluran tidak boleh hanya bertumpu pada bank-bank Himbara.

Maruarar juga meminta penguatan koordinasi lintas sektor dan percepatan penyelesaian kendala penyaluran. Menurutnya, keterlibatan lebih besar dari bank swasta dan BPD diperlukan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

Kementerian PKP mempercepat KUR Perumahan dan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai dua skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Penyaluran Bertambah sejak 25 Oktober

Sebagai pembanding, realisasi KUR Perumahan pada periode 1 Januari–25 Oktober 2026 tercatat Rp28,34 triliun kepada 117.946 debitur. Dibandingkan dengan posisi tersebut, angka per 31 Oktober yang disampaikan Sri menunjukkan penyaluran bertambah sekitar Rp0,8 triliun dan jumlah debitur naik 1.844.

Pada posisi 25 Oktober, penyaluran tersebut setara 69,67 persen dari target plafon Rp40,67 triliun yang digunakan saat itu. Angka target dan persentase tersebut merujuk pada pelaporan 25 Oktober, bukan persentase capaian untuk posisi 31 Oktober.

Rincian pada 25 Oktober menunjukkan sisi permintaan menyerap Rp18,73 triliun atau 66,10 persen dari total penyaluran, dengan 113.994 debitur. Sisi penyediaan mencapai Rp9,60 triliun atau 33,90 persen kepada 3.952 debitur.

Renovasi rumah menjadi penggunaan terbesar pada sisi permintaan dalam data 25 Oktober, yakni Rp13,85 triliun untuk 93.296 debitur. Penggunaan lainnya berupa pembelian rumah sebesar Rp2,91 triliun kepada 10.902 debitur serta pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha sebesar Rp1,96 triliun kepada 9.796 debitur.

Pada sisi penyediaan, pembiayaan kepada pengembang tercatat Rp5,54 triliun untuk 1.432 debitur. Pedagang bahan bangunan menerima Rp2,98 triliun dengan 2.110 debitur, sedangkan penyedia jasa konstruksi menerima Rp1,07 triliun untuk 410 debitur.

Pencatatan Capaian Rumah Dibedakan

Sri menjelaskan pada Senin (26/10/2026) bahwa pembiayaan sisi permintaan, yang meliputi renovasi, pembangunan, dan pembelian rumah, dihitung sebagai tambahan capaian Program 3 Juta Rumah. Pembiayaan sisi penyediaan tidak dimasukkan dalam penghitungan itu agar tidak tumpang tindih dengan pelaporan FLPP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Dalam percepatan penyaluran, Kementerian PKP menyoroti perlunya fleksibilitas pembiayaan bagi pekerja informal, termasuk pedagang, pengemudi ojek daring, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kementerian juga mendorong optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga pemerintah untuk memperluas akses KUR Perumahan.