KPK Geledah Enam Perusahaan Diduga Terafiliasi Djarum di Kudus

JAKARTA, SUARKABAR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, pada Kamis (29/10/2026), sehari setelah menggeledah kantor perusahaan rokok tersebut dan kantor Bea Cukai Kudus^[1]. Hingga keterangan Jumat (30/10/2026), KPK belum mengumumkan tersangka dalam penyidikan baru itu, sementara PT Djarum menyatakan menghormati proses hukum^[3].

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik dalam rangkaian penggeledahan tersebut^[1]. KPK belum merinci identitas enam perusahaan yang menjadi lokasi penggeledahan lanjutan di wilayah Kudus itu^[1].

Penggeledahan sebelumnya berlangsung di kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus pada Rabu (28/10/2026)^[2]. Menurut Budi, penggeledahan itu merupakan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai melalui surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan pada Oktober 2026^[2].

Di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026), Budi menjelaskan bahwa arah penyidikan berkaitan dengan dugaan korupsi pada penerimaan negara di sektor cukai^[1]. Keterangan tersebut disampaikan setelah penyidik menggeledah kantor PT Djarum dan kantor Bea Cukai Kudus sehari sebelumnya^[2].

Menurut Budi, KPK masih mendalami kemungkinan adanya imbalan atau pemberian dari pihak PT Djarum kepada oknum Bea dan Cukai terkait pita cukai yang ditempel pada bungkus rokok^[3]. Penyidik juga menelusuri kemungkinan modus lain karena perkara tersebut masih berada pada tahap awal^[3].

KPK belum mengumumkan tersangka dalam penyidikan baru tersebut maupun menjelaskan siapa dari pihak perusahaan yang diduga terlibat^[3]. Dugaan pemberian yang disampaikan KPK masih menjadi materi pendalaman penyidik, bukan perbuatan yang telah terbukti^[3]. Budi juga belum menjelaskan sejak kapan dugaan perbuatan terkait pengurusan pita cukai tersebut berlangsung^[3].

Manajer Komunikasi Korporat PT Djarum Budi Darmawan menyampaikan sikap perusahaan pada Jumat (30/10/2026), setelah rangkaian penggeledahan di Kudus^[3]. Ia menyatakan perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan^[3].

Pernyataan Budi Darmawan tersebut merupakan tanggapan perusahaan atas penggeledahan kantornya pada Rabu (28/10/2026)^[3]. Tanggapan lebih terperinci dari Djarum atas dugaan pemberian kepada oknum Bea dan Cukai yang sedang didalami penyidik belum diperoleh^[3].

Rangkaian penyidikan itu berkembang dari perkara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Februari 2026^[2]. Perkara awal tersebut menyangkut dugaan suap importasi barang dan gratifikasi^[2].

Dokumen dan barang bukti elektronik yang disita dalam penggeledahan lanjutan di enam perusahaan kini dianalisis penyidik KPK^[1].